undang undang jasa konstruksi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. undang undang jasa konstruksi

Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020aspek hukum dan manajemen konstruksi. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. € € 2. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (UUJK18/1999) dan Undang – Undang No. TATA CARA PELAKSANAAN PEMENUHAN SERTIFIKAT STANDAR JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA JASA KONSTRUKSI. Landasan hukum Permen PUPR 10 tahun 2021 tentang Pedoman SMKK adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ternyata memiliki materi muatan yang jauh lebih banyak ketimbang UU sebelumnya. 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. 5 Ragunan, Pasar Minggu,. Bahwa tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa kontruksi merupakan factor strategis dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Mukomuko; c. Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Nomor 3833Sector Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dari pekerjaan umum dan perumahan rakyat harus menyesuaikan dengan cita-cita dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, salah satunya dengan menyesuaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Tentang Jasa Konstruksi melalui hukum perdata yang mana hubungan hukum di antara para pihak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi. Tempat. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang. 2 Tahun 2017tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi 2. Good Newsnya melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (PP 14/20), dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan. Bentuk Singkat. Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. PENDAHULUAN A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan. ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI. PENJELASAN. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, karena belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2022. Seperti diketehui kegiatan usaha Jasa konstruksi menjadi salahsatu cluster yang diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja No. Jumat, 4 Juli 2014 03:35 WIBCara memahami regulasi dengan membaca alur ringkasannya. Jasa. 11, 2017 PEMBANGUNAN. 3 Alam Setya Muchtar, dkk. IR - PERPUSTAKAAN. Latar Belakang. Mahkamah Konstitusi (MK). 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi disebutkan bahwa, "Jasa Konstruksi" adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Brief Answer: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi hanya mengatur perihal “kegagalan bangunan”, yang dapat dikatakan bahwa undang-undang sama sekali tidak memiliki pengaturan ketika terjadi “kegagalan konstruksi”. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum , untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. 4 Ada beberapa tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi bila terjadi sengketa, yaitu: Pertama, musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Nomor. LAKIP DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 2016 vii DAFTAR LAMPIRAN. U. Forum ini bersifat mandiri dan memiliki serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Peraturan Pemerintah ini sekaligus merupakan payung. perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi; 2017, No. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 2. Tipe Dokumen. UU Jasa Konstruksi terbaru ini memiliki beberapa poin penting yang akan menggantikan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 yang sudah berlaku kurang lebih selama 17. Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Undang-Undang ini dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Jakarta – Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70 mengatur bahwa setiap pekerja konstruksi yang bekerja di sektor Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melakukan percepatan sertifikasi tenaga kerja. 7. U. Dalam Undang-undang Jasa Konstruksi No. Jakarta, Indonesia, dipakai Undang – Undang No. go. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Kontruksi (Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2000), Jurnal Konstruksia,6. Dalam pekerjaan konstruksi tentunya perlu dibuat sebuah kontrak kerja konstruksi. 8 Undang-Undang Jasa Konstruksi, Op. Undang-Undang No. konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan peningkatan peran masyarakat; b. Salah satu dinamika yang diakomodir dalam Undang-undang Jasa Konstruksi yang baru ini adalah sistem informasi. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Peraturan - Pelaksanaan - Undang-Undang - Jasa - Konstruksi. 2017, No. JDIH Pemerintah Provinsi Bali. “Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 Tahun 2017 sudah dinantikan oleh segenap masyarakat jasa konstruksi baik di pusat maupun daerah, sebab membawa harapan baru untuk mengembangkan jasa konstruksi di Indonesia terutama dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional”, ujar Hambali. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (3) Selanjutnya Undang-undang ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memuat penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha penyediaan Bangunan. Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang- Undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa. 18,. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam pelaskanaan kontrak konstruksi (AJI, 2021) . Dokumen ini berisi ketentuan dan mekanisme pelaporan kinerja jasa konstruksi yang harus dilakukan oleh unit kerja di. Penyelenggaraan usaha Jasa. UU tentang Jasa Konstruksi juga memberi mandat untuk membuat dua Keputusan Menteri dan dua Peraturan Daerah/Gubernur. 1) dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak. d. 1. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib pengikatan. Undang-undang (UU) NO. PP No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah mengenai penyelesaian sengketa konstruksi melalui Dewan Sengketa atau Arbitrase. Pusdiklat Pajak. JASA KONSTRUKSI . bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jasa. B. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Terdapat banyak dasar hukum pembuatan SKK Konstruksi baik sesuai undang-undang maupun Peraturan Pemerintah. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Konstruksi. 2 Edisi 3 2019 DAFTAR ISI Edisi 3 Tahun 2019 dewan redaksi Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. konstruksi antara lain; a. id : 299 hlm. 3833, ps. • PP No. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. b. 18 Tahun 1999 ini mengatur kontrak proyek konstruksi pada Indonesia terutama yang asal dananya dari berasal pemerintah/kas negara. How to Cite Widyantoro, V. Secara lebih terperinci, layanan jasa konsultansi konstruksi mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan,. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494); 4. Seminar Jasa konstruksi ini turut menghadirkan. Guna pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut Undang-undang Republik Indonesia No 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi melakukan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas dan tujuannya, bagaimana Tanggung jawab danKetentuan umum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Peraturan Terkait Jasa Konstruksi. Sapta Agenda Percepatan Sertifikasi Kompetensi Konstruksi. 01 Tahun 2011: Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 2. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan perubahan dari Perpres No. 2. 2021/No. Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. No. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 2. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; d. Bentuk fisik yang Tergolong ke dalam Jasa Konstruksi Bentuk fisik disini adalah bangunan konstruksi yang melekat dengan tanah seperti. Tugas, tanggung jawab dan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 2. Tanda daftar usaha perseorangan bisa didapatkan dengan mengurusnya di kantor pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai. Pengaturan Jasa Konstruksi Dalam Undang-Undang No. TENTANG. Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa. Tipe Dokumen. TENTANG. 12 Januari 2017 12422 kali 9327 kali. Undang-undang No. T. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun diberikan penelaahan oleh ahli kontrak kerja konstruksi sebelum ditandatangani oleh para pihak. 2018. Nomor. Istilah kontrak kerja konstruksi dapat ditemukan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2. Selain itu, aturan turunan yang telah dibuat pasca diterbitkannya UU Nomor 18 Tahun 1999 sepanjang tidak sesuai juga. Pada tanggal 23 April 2020, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Pemerintah”) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Jasa Konstruksi (“PP 22/2020”) yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (“UU Jasa Konstruksi”). 5. KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PENGADAAN BARANG/JASA - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - KEBIJAKAN PEMERINTAH. cit. 16. konstruksi terkandung dalam UU No. Berdasarkan undang undang nomor 2 tahun 2017 bahwa setiap usaha yang akan ingin memberikan pelayanan jasa konstruksi harus memiliki tanda daftar usaha perseorangan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) b. BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Undang -undang ini yang dimaksud dengan : 1. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan undang-undang ini antara lain: Terjaminnya kualitas pekerjaan konstruksi yang dilakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan. Pertimbangan Permen PUPR 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85R Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang. KONTRAK KERJA KONSTRUKSI. OBJECTIVE DARI UNDANG UNDANG JASA KONSTRUKSI Disusun : Tri Hidayat 1. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan. Pasal 20 dan pasal 2r undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S. penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh. Lebih lanjut dalam paparan UU Jasa Konstruksi, kantor perwakilan usaha badan jasa kontruksi asing di Indonesia yang berbadan hukum melalui kerjasama modal dengan badan usaha jasa konstruksi asing mesti memenuhi persyaratan kualifikasi besar. 2/2017) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, penyelesaian sengketa konstruksi yang semula ditempuh melalui 2 (dua) jalur, yakni jalur pengadilan dan di luar pengadilan mengalami perubahan. Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memprioritaskan penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam hal adanya sengketa konstruksi. Pelaksana Jasa Kontruksi Sertifikasi Sedang Dan Besar. Perumahan Rakyat selaku Pembina Jasa Konstruksi perlu menetapkan Surat Edaran tentang Standar Susunan Tenaga Ahli untuk Pengawasan Pekerjaan Konstruksi melalui Penyedia Jasa. Badan / Pengarang. Pencabutan. Pasal 65 UU Jasa Konstruksi kemudian merinci lebih lanjut perihal pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan tersebut sebagai berikut. 000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada tanggal 23 April 2020, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Pemerintah”) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Jasa Konstruksi (“PP 22/2020”) yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (“UU Jasa. II, Bandung: Refika. 22/2020 ”), yang memberikan kejelasan pengaturan mengenai, antara lain (i) rantai pasok sumber daya konstruksi, (ii) ketentuan penunjukan. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Tribunnews/Jeprima. Sedangkan Pekerjaan Konstruksi dapat dimaknai sebagai keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 2020. Dengan kemampuan jasa konstruksi nasional diharapkan dapat terwujud peningkatan penggunaan barang dan jasa produksi nasional, sehingga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”), dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menjadi sebuah terobosan terbaru bagi penyelenggaraan jasa konstruksi. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola: Unduh. Kemudahan Perizinan Berusaha. 02. ) Pemeriksaan skema sertifikasi atas klasifikasi,6 Indonesia, Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi, UU Nomor 2 Tahun 2017, LNRI No. Tanggung jawab Penyedia Jasa Kontruksi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, mengatur mengenai Tanggung Jawab Profesional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 : 1. Peraturan: 22: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PP: Tempat Penetapan: Jakarta:. 30/2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi • Perpres No. Peraturan mengenai jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan. Jasa Konstruksi. Pertimbangan dalam PP 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (7), Pasal 102 dan pengaturan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat jasa. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, Penjelasan dalam. “Kami siap menyongsong babak baru Lembaga bekerjasama dengan Pemerintah untuk memajukan sektor konstruksi di Indonesia”, ujar Ruslan. Berkembangnya sektor Jasa Konstruksi yang semakin kompleks dan Pertanggungjawaban penyedia jasa konstruksi kepada pengguna jasa konstruksi merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak konstruksi karena hal ini menyangkut kewajiban dari masing-masing pihak terutama dari sisi pelaksana jasa konstruksi / kontraktor. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Selain itu, UU Jasa Kontruksi terbaru ini memiliki banyak perbedaan dan lebih terperinci dan lebih banyak melibatkan pemerintah dalam usaha jasa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Kontruksi, sedangkan penyelenggaraan usaha.